Jokowi Sampaikan Misi Perdamaian Dunia Saat Di Jepang

 MENTERI LUAR NEGERI RI- Retno Marsudi mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Jepang Kishida membahas mengenai isu di Ukraina hingga Myanmar.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyoroti hukuman mati terhadap tahanan politik Myanmar.

"Isu yang dibahas dalam acara working lunch antara lain mengenai situasi di Ukraina situasi di Myanmar semenanjung Korea, Laut China Selatan, dan non-proliferasi nuklir," kata Retno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/7/2022).

Kepada PM Jepang, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia lebih giat membangun kerjasama dengan negara dunia di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas. Retno menambahkan bahwa RI terus merajut persahabatan.

"Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia," katanya.

Retno menyampaikan bahwa Jokowi juga memaparkan hasil dari kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Hasil pertemuan itu disampaikan Jokowi untuk menjawab pertanyaan PM Jepang.

"Atas pertanyaan PM Kishida Presiden juga sampaikan hasil kunjungan ke Kyiv dan Moskow pada saat acara working lunch," katanya.

Bahas soal Laut China Selatan

Pada pertemuan itu, Jokowi juga menyampaikan mengenai situasi di Laut China Selatan. Jokowi menekankan setiap negara harus menjaga stabilitas dan perdamaian.

"Pesan yang senada juga disampaikan presiden pada saat berbicara mengenai situasi Laut China Selatan. Bapak Presiden mengatakan penting bagi semua negara jaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan," tutur Retno.

"Dan satu-satunya jalan agar stabilitas dan perdamaian terjaga adalah dengan menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," imbuhnya.

Jokowi juga menyampaikan persoalan Myanmar kepada PM Jepang. Jokowi menekankan bahwa hukuman mati terhadap tahanan politik Myanmar adalah kemunduran dari 5 konsensus pimpinan ASEAN.

"Mengenai Myanmar, Presiden sampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi 5 poin konsensus. Semua perkembangan di Myanmar termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik menunjukkan kemunduran bukan kemajuan dari implementasi 5 poin konsensus," katanya.

"Semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen Junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5 poin konsensus," lanjutnya.

Retno menambahkan, Indonesia terus mendorong agar pimpinan ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan mengenai situasi di Myanmar. Dia menyebut RI aktif memberikan draf pernyataan pimpinan ASEAN itu.

"Sebagai informasi bagi teman, ini dari saya, bukan dibahas dalam pertemuan Presiden, sejak situasi terakhir terjadi, Indonesia termasuk yang pertama dorong chair ASEAN untuk keluarkan statement. Indonesia juga secara aktif berikan masukan terhadap draf chair statement," katanya.

Selain itu, Retno mengusulkan pada pertemuan Menlu se-ASEAN (AMM) di Kamboja pada Agustus mendatang akan membahas secara khusus situasi di Myanmar.

"Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan AMM di Phnom Penh awal Agustus ini perkembangan terakhir Myanmar penting untuk dibahas secara khusus. Sudah hampir 1,5 tahun 5 poin konsensus disepakati. Sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius tidak adanya progres yang signifikan terhadap implementasi 5 poin konsensus," katanya.

Untuk diketahui ASEAN telah mengeluarkan 5 poin konsensus terhadap situasi di Ukraina. Konsensus itu juga diunggah di lamar resmi ASEAN. Berikut ini isinya:

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

2. Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management).

5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.