Jokowi Salurkan BLT BBM Kepada 20 Juta Penerima Manfaat Dan BLT Untuk 16 Juta Pekerja

 JAKARTA- Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini mulai mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak atau BBM di Kantor POS Jayapura, Papua, Rabu, 31 Agustus 2022. BLT diberikan sebagai kompensasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu. Dan diberikan dua kali Rp300 ribu, Rp300 ribu," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 31 Agustus 2022.

Jokowi menyebut BLT BBM bakal diberikan kepada 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu, Jokowi menyebut bakal ada BLT untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini, Jokowi berharap konsumsi masyarakat bisa menjadi lebih baik. "(BLT untuk pekerja) juga sebesar Rp600 ribu," kata Jokowi.

Total dana yang digelontorkan pemerintah untuk BLT BBM mencapai Rp 24,17 triliun. BLT Rp 600 ribu kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah. Kedua, bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut.

"Nanti kami akan selesaikan, jadi kami punya program nanti yang untuk daerah pegunungan itu kami akan kirim sendiri secara khusus. Jadi nanti bisa komplain ke kita. Kayak kemarin kita sudah ke Nduga, kita khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya kita bagi," kata Risma.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir optimistis penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi BBM yang diluncurkan Presiden Jokowi di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, akan berjalan tepat sasaran dan waktu.

"Saya optimistis PT Pos Indonesia sebagai ujung tombak penyaluran dan berpengalaman dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako beberapa waktu lalu mampu menjalankan amanah ini dengan tepat sasaran dan tepat waktu," ujar Erick Thohir di Jayapura, Papua.

Erick mengatakan, BLT ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga seiring dengan kecenderungan kenaikan harga akibat pengaruh krisis global yang tengah melanda di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia.

Karena ini tugas negara dan penyaluran harus cepat terselesaikan, hingga kini penyaluran semua bantuan yang sudah dilakukan PT Pos hampir mencapai 100%," kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah sekaligus tugas negara ini. Koordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh.

"Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang dan kami langsung mengirimkan undangan ke alamat masing-masing dengan keterangan jadwal dan lokasi pengambilan BLT BBM," ujar Faizal R Djoemadi.

Ia menambahkan ada penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan dengan tiga cara. Pertama, mengambilnya di kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos.

Kedua, menyalurkan melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Ketiga, diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).

"Kami targetkan dalam dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. Oleh karena itu, kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai tenaga juru bayar. Atau Pemda, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan tentara agar penyaluran bisa cepat," ujarnya.