JOKOWI : 2023 KITA AKAN SUDAH LIHAT GEDUNG DI IKN

  

JAKARTA- Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan jika gedung-gedung yang dibangun para investor di ibukota negara (IKN) Nusantara akan mulai terlihat pada Januari 2023.

"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai," kata Jokowi.

Dinilai Jokowi, gedung-gedung tersebut akan menjadi daya tairk di IKN.

"Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," ujar Jokowi.

Berkaitan dengan pernyataan yang diberikan Jokowi mengenai pembanguna gedung-gedung swasta di IKN, mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyebutkan jika negara tidak akan memiliki aset di calon ibu kota baru Indonesia itu.

Pasalnya, dana pembangunan IKN yang diambil dari APBN sangat terbatas dan dinilai tidak memungkinkan untuk membangun seluruh gedung yang diperlukan di lokasi tersebut.

"Seperti saya katakan IKN akan jadi milik swasta dan pemerintah menyewa krn yg gedung pemerintah yg dibangun gunakan APBN sangat terbatas," ucap Said Didu.

Said Didu juga menyoroti pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan lainnya.

"Fasilitas sekolah, rumah sakit dll semua dibangun dan dimiliki oleh swasta," tutur Said Didu dikutip dari akun Twitter miliknya.

Proyek  IKN Nusantara di PPU, Kalimantan Timur, diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 466 triliun. Banyak pihak yang masih bertanya juga meragukan, bagaimana cara pemerintah mendapatkan dana sebesar itu.Porsi yang berasal dari APBN tidak mayoritas. Dananya juga akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih dan gedung pemerintahan

Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan, penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta/BUMN (antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi), dan creative financing, seperti crowd funding, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR)," paparnya.

Crowd funding memang salah satu alternatif pendanaan yang bersumber  dari masyarakat yang ingin sukarela mendukung pembangunan. Ide awalnya pun sebenarnya datang dari kelompok masyarakat.