SEDERET LANGKAH JOKOWI WUJUDKAN IKN DI TAHUN 2022

JAKARTA- Pemerintah tengah menggenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kini, proyek pembangunannya telah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan, Jokowi menargetkan pembangunan ini dapat diselesaikan pada semester I 2024 dan menggelar Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di sana pada 17 Agustus 2024.

Jika ditarik ke belakang, wacana pemindahan ibu kota telah menjadi isu dari generasi ke generasi, sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Wacana ini pun semakin digaungkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau tepatnya pada 2022 ini.

Di Januari 2022, Rancangan Undang-Undang (UU) IKN pun sempat disetujui oleh DPR untuk menjadi UU dalam Rapat Paripurna, walau akhirnya direvisi kembali. Tidak hanya itu, telah disepakati pula bahwa Ibu Kota Negara diberi nama 'Nusantara', yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara.

Desain Istana Kepresidenan pun sudah sempat mengudara pada awal tahun ini dan difinalisasi di bulan Juni. Nampak bangunan istana berbentuk garuda yang megah dengan dikelilingi pepohonan dan sungai. Bangunan garuda itu direncanakan berbahan dasar kuningan. Desain ini dibuat oleh Seniman I Nyoman Nuarta.

Pemerintah RI membalut IKN Nusantara dalam konsep smart city dan smart living berbasis alam dengan 70% areanya diisi kawasan hijau. Salah satu yang paling digadang-gadang Jokowi ialah 80% sumber energinya direncanakan berasal dari renewable industri. Lalu, 80% transportasi umum adalah Autonomous Vehicle tanpa awak dan tanpa sopir.

Untuk pembiayaan proyek pembangunan IKN, sebesar 20% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan 80% sisanya menggunakan dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN. Pembangunannya sendiri diperkirakan bisa menelan dana sekitar Rp 466 triliun.

Kota Nusantara ini tidak akan berstatus sebagai provinsi, melainkan otorita dan dipimpin oleh Kepala Otorita. Pada 10 Maret kemarin, Presiden Joko Widodo pun resmi mengangkat Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dan pada bulan Oktober, 5 pejabat tinggi madya Otorita IKN pun menyusul diangkat.

Telah dideklarasikan pula bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) milenial yang akan menjadi salah satu penduduk awal di IKN, bersamaan dengan TNI dan Polri. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama menyampaikan, pada pemetaan kompetensi tahap awal di 2022-2023, ditargetkan 60 ribu ASN meliputi 20 ribu di 2022 dan 40 ribu di 2023.

Ada beberapa tahapan yang sudah disiapkan untuk membangun IKN hingga 2045. Informasi ini disampaikan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo. Tahap 1 pada 2022-2024, fokus pembangunan antara lain pembangunan KIPP, pembangunan transportasi, penyediaan air minum, drainase, kelistrikan, perumahan, pemindahan ASN, TNI, dan Polri.

Tahap kedua pada 2024-2029 fokus pada perluasan infrastruktur mobilitas, seperti bandara, tol dan lainnya. Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas juga menjadi fokus di tahun ini. Tahun ini juga masih dilaksanakan pemindahan ASN, TNI dan Polri.

Tahap ketiga, pada 2030-2034 pemerintah siap membangun sistem transit dan angkutan umum berbasis jalan dan rel. Pemindahan ASN juga ditargetkan selesai pada tahapan ini, sementara pemindahan TNI Polri masih berlangsung. Lalu dilakukan peningkatan investasi, dan penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu.

Tahap keempat yaitu 2035-2039 mulai disiapkan KA Trans Kalimantan dan KA perkotaan. Pemerintah masih menyiapkan pemindahan TNI Polri pada tahapan ini. Kemudian tahap kelima, yaitu 2040-2045 penyediaan fasilitas infrastruktur dan transportasi telah mencapai tahap akhir. Sementara pemindahan TNI Polri masih dilanjutkan.

Pembangunan IKN pun dimulai tidak lama berselang dengan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan IKN tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 29 Agustus lalu. Kontrak terdiri atas 19 paket, dengan total anggaran mencapai Rp 5,3 triliun. Sementara itu jumlah total rencana anggaran pembangunan IKN hingga 2024 sebesar Rp 43,73 triliun.

Rinciannya, untuk Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp 42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp 4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp 567 miliar.

Basuki mengatakan, setelah penandatanganan kontrak, ada beberapa proyek yang akan langsung dikerjakan. Seperti land development atau pembuatan kapling-kapling di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, jalan nasional, dan konstruksi di air. Adapun tanda tangan kontrak dilakukan bertahap hingga bulan Oktober.

"IKN ini dari 20 paket kegiatan konstruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software," kata Basuki, dalam rapat kerja di Komisi V, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Setelah pengerjaan jalan selesai, pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan empat kantor Kementerian Koordinator alias Kemenko. Nah, kalau dilihat skala prioritasnya, Basuki menjelaskan bangunan yang akan dibangun adalah Istana Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Kemenko, Gedung DPR, dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Nusantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, kawasan IKN memiliki 9 wilayah perencanaan (WP). Sebanyak 5 di antaranya saat ini sudah selesai RDTR-nya dan tinggal menunggu disahkan kepala badan otorita IKN.

Informasi ini disampaikannya pada 11 November kemarin. Adapun WP yang sudah selesai antara lain WP 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2. WP 6 IKN Utara sedang disusun pada 2022 dan masih dalam penyelesaian materi teknik.

Sementara itu, WP 3 IKN Selatan, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa belum selesai. Mempertimbangkan urgensi untuk segera ditetapkan, pelaksanaan penyusunan materi teknis berlangsung pada Oktober-Desember 2022.

Per November 2022, tercatat sudah ada 40 kegiatan konstruksi di IKN Nusantara senilai Rp 25 triliun. Rinciannya, pelaksanaan lelang tahun anggaran 2022 untuk pembangunan di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebanyak 15 kegiatan, dengan nilai Rp 10,91 triliun. Sedangkan pembangunan di kawasan KIPP, terutama zona 1A sebanyak 25 kegiatan senilai Rp 15,08 triliun.

Sementara itu, kegiatan yang telah dikontrak hingga Minggu ke-4 November 2022 yaitu sebanyak 22 kegiatan, dengan nilai Rp 15,01 triliun. Rencananya akan ada tambahan kegiatan terkontrak antara bulan November-Desember 2022.

"Kegiatan yang akan dikontrak bulan November-Desember 2022 sebanyak 18 kegiatan senilai Rp 9,68 triliun," seperti ditulis dalam paparan Basuki dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).

Adapun kegiatan yang akan dikontrak adalah pembangunan Embung KIPP Kab. Penajam Paser Utara yang nilainya mencapai Rp 500 miliar. Lalu ada empat kegiatan Bina Marga senilai Rp 1,59 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan akses persemaian Mentawir, dermaga logistik pembangunan IKN.

Kemudian ada 12 kegiatan Cipta Karya senilai Rp 7,08 triliun. Rinciannya adalah untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku, tempat pengolahan sampah terpadu, penataan sumbu kebangsaan tahap I, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. Dan yang terakhir, ada 1 kegiatan senilai Rp 510 miliar untuk membangun rumah dinas di KIPP IKN.

Salah satu proyek pembangunan yang sudah terlihat jelas progresnya ialah hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN. Dari target 22 Rusun HPK, saat ini 16 Rusun sudah terbangun dan dalam proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja. Untuk progres keseluruhannya dari Rusun HPK ini telah mencapai 71,06%.

Pemerintah terus merayu para investor untuk investasi di IKN Nusantara. Salah satu upayanya, pemerintah meyakinkan akan ada insentif yang siap digelontorkan. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono memaparkan sejumlah insentif yang disiapkan seperti tax holiday untuk infrastruktur umum selama 30 tahun untuk investasi Rp 50 miliar.

Di sektor penelitian dan pengembangan (litbang), ada juga insentif berupa tax deduction sebesar 350%. "Ini sudah tahap finalisasi, lalu duet saya dengan pak Donny (Wakil Kepala Otorita IKN) dengan KADIN. Kalau PP keluar bisa langsung implementable," kata Bambang, dalam acara Market Sounding IKN, Oktober lalu.

Hasilnya pun luar biasa. Pada 28 November kemarin, Bambang menyebut, minat investasi di IKN saat market sounding mencapai 25 kali lipat dari lahan yang tersedia. Setelah jajak pasar, minat investasi untuk tahap pertama di IKN bertambah jadi 39-40 kali lipat dari lahan yang disediakan. Area yang paling laku mencakup area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) atau 1A, yang diisi gedung Istana Presiden, Kantor Menteri Perekonomian dan kementerian lainnya.

Atas kondisi ini, Jokowi meminta Otorita IKN menampung minat-minat para investor. Direncanakan wilayah 1B dan 1C akan dibuka untuk para investor. Tidak hanya itu, wilayah lain yang dikembangkan juga akan dibuka, meliputi area tourism, finansial, ekonomi. pendidikan, dan lainnya.

Sementara itu pada 2 Desember kemarin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan saat ini sudah ada beberapa negara yang menyatakan komitmennya untuk investasi di IKN yakni Uni Emirat Arab (UEA), China, hingga beberapa negara Eropa.

"Angka pasti tidak boleh disampaikan secara pasti, tetapi kurang lebih Rp 200-300 triliun udah masuk, ini sudah komitmen dan sebagian sudah berjalan. Lainnya lagi ditunggu perkembangannya, sudah ada tapi saya nggak boleh ngomong angka yang kalau belum saya teken," bebernya, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Bahkan, Rusia menjadi salah satu negara yang menunjukkan ketertarikan besar dalam berinvestasi di IKN. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva pada 21 Desember kemarin menyebut, Rusia berminat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan telah melakukan pembahasan untuk bisa bekerja sama di proyek tersebut.

Hal ini juga terlihat pada pertemuan antara Jokowi dan Presiden Rusia Vladimir Putin Juli lalu. Putin menawarkan kerja sama bisnis dalam pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik. Salah satunya, Rusia tertarik untuk membantu pembangunan di sektor transportasi kereta.

"Misalnya, Russian Railways dapat mengambil bagian dalam mengimplementasikan inisiatif skala besar Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan," kata Putin, dikutip dari website resmi Kepresidenan Rusia, Jumat (1/7/2022).